Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek

Judul Contoh Makalah: 

Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek

Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek
Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek


Keterangan Contoh Makalah:

Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek. Download File Format .doc atau .docx Microsoft Word.

Isi makalah membahas mengenai Informed Consent, Sebagai Upaya Preventif Tindakan Malpraktek”. Makalah ini disusun selain dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan, juga untuk mengetahui lebih dalam bagaimana informed consent, sebagai upaya preventif tindakan malpraktek.

Rumusan Masalah:
  1. Bagaimana aspek etis dan aspek hukum informed consent?
  2. Bilamana informed consent dikesampingkan?
  3. Bagaimana aspek hukum tindakan malpraktek?
  4. Bagaimana tanggung jawab perawat dan rumah sakit dalam hal terjadi tindakan malpraktek?
  5. Bagaimana informed consent sebagai upaya preventif tindakan malpraktek?


Tujuan Penulisan Makalah:
  1. Mengetahui bagaimana aspek etis dan aspek hukum informed consent?
  2. Mengetahui bilamana informed consent dikesampingkan?
  3. Mengetahui bagaimana aspek hukum tindakan malpraktek?
  4. Mengetahui bagaimana tanggung jawab perawat dan rumah sakit dalam hal terjadi tindakan malpraktek?
  5. Mengetahui bagaimana informed consent sebagai upaya preventif tindakan malpraktek?
Kesimpulan Makalah:

  1. Dari segi etik, penerapan informed consent dianggap sebagai upaya dokter untuk membuktikan kesungguhannya dalam mematuhi primum non nocere (yang paling diutamakan adalah untuk tidak mencelakakan pasien), serta prinsip mengutamakan kepentingan pasien. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek etik dari informed consent sangatlah luas dan besar dan menjadi landasan  moral  bagi  kalangan  tenaga  kesehatan,  khususnya  para dokter. Dalam profesi kedokteran, dikenal adanya suatu kode etik yang disusun berdasarkan asas etik. Kode   etik   kedokteran yang  berlaku sekarang dinyatakan mulai berlaku pertama kali dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Men. Kes/Sk/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) bagi para dokter di seluruh Indonesia.
  2. Dari segi hukum, seorang dokter juga terikat aturan-aturan hukum, yang meliputi   hukum   perdata yang mengatur kaedah-kedah hukum dalam hubungan antar individu dalam masyarakat, hukum pidana yang berisi aturan hukum yang bersifat publik dan mengatur masalah tindak pidana yang timbul dalam masyarakat serta menyelesaikan tindak pidana tersebut, serta hukum administrasi.  Dengan  demikian  di  dalam  menjalankan  tugasnya,  seorang dokter di samping harus mematuhi etika kedokteran juga harus mematuhi hukum yang berlaku.
  3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan  jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Selain itu, terdapat doktrin mengenai alasan-alasan yang dapat mengecualikan informed consent, yaitu sebagai berikut. (1) Pasien yang akan menjalani pengobatan dengan “placebo” (sugestif therapeuticum); (2) Pasien yang akan merasa dirugikan bila mendengar informasi tersebut; (3) Pasien yang sakit jiwa; (4) Pasien yang belum dewasa; dan (5) Pasien Tidak Sadar.
  4. Dilihat dari segi  hukum,  malpraktek  ada  tiga, yakni Malpraktek  Perdata, Malpraktek Pidana, dan Malpraktek Administratif, Malpraktek Perdata,Terjadi ketika terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian   dalam transaksi  teurapetik  oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya  perbuatan  melanggar hukum yang menimbulkan  kerugian pada pasien. Pada Malpraktek Pidana, terdapat tiga bentuk malpraktek. Pertama, malpraktek pidana karena kesengajaan, misalnya adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis yang membenarkan, eutanasia, hingga membocorkan rahasia pasien. Kedua, malpraktek pidana karena kecerobohan, misalnya melakukan tindakan medis tanpa disetujui oleh pasien. Ketiga, malpraktek pidana karena  kealpaan,  misalnya  kesalahan  operasi  yang  menyebabkan pasien cacat atau meninggal dunia. Malpraktek Administratif terjadi apabila ada pelanggaran hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek tanpa surat izin praktek atau menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.
  5. Peranan perawat juga sangat besar dalam pelaksanaan  informed  consent. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kewenangan perawat, melainkan kewenangan dokter yang dapat didelegasikan kepada perawat. Untuk perawat yang bekerja dan digaji oleh seorang dokter, maka pada umumnya dokterlah yang bertanggung jawab terhadap tindakan perawat yang dilakukan atas perintah dokter, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. untuk   perawat   yang bekerja dan diberi gaji oleh rumah sakit dan diperbantukan kepada dokter maka rumah sakit secara perdata bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat. Terhadap tanggung jawab rumah sakit ini, dapat  digunakan konstruksi pasal 1367 KUHPerdata. Akan tetapi apabila perawat melakukan sesuatu tindakan medik yang tidak sesuai dengan ijazah yang ia miliki, perawat itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Mengenai tanggung jawab Rumah Sakit, apabila tanggung jawab rumah sakit dikaitkan dengan hal pelaksanaan informed consent dan personalia, maka pada dasarnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua tindakan medis maupun non medis di rumah sakit itu. Hal ini juga berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata.
  6. Dengan  adanya  informed  consent  ini, diharapkan  dapat  diminimalisasi sengketa kedokteran yang terjadi atau yang dewasa ini sering disebut sebagai malpraktik, walaupun pada kenyataannya sengketa kedokteran hingga saat ini masih seringkali terjadi dan masih banyak ditemui pasien yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pasien. Kemudian perlu juga digarisbawahi terkait minimalisasi sengketa kedokteran dengan adanya informed consent bukan berarti bahwa informed consent merupakan sarana yang  dapat membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum jika terjadi malpraktik. Malpraktik adalah masalah lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar. Meskipun sudah mengantongi informed consent, tetapi jika pelaksanaannya tidak sesuai standar,  maka dokter  tetap  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang terjadi.

Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek ini mudah-mudahan bisa menjawab pencarian anda dan menjadi tambahan referensi terkait dengan Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek seperti makalah malpraktek dalam pelayanan kesehatan, makalah malpraktek dalam keperawatan, makalah malpraktek kebidanan, upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan, makalah malpraktek pdf, makalah kasus malpraktek dokter gigi, pengertian malpraktek menurut undang-undang, konsep dasar malpraktek dan lain-lain.

Preview Contoh Makalah:

Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek


Download Contoh Makalah:

[ Format File .doc / .docx Microsoft Word ]




0 Response to "Contoh Makalah Hukum Kesehatan Tentang Malpraktek"

Poskan Komentar